JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

TRGD Sumsel Mengajukan Ground Check Ke Lapang

Verifikasi Dan Identifikasi Lahan Gambut

TRGD Sumsel Mengajukan Ground Check Ke Lapang  

 

 

TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH (TRGD) Sumatera Selatan bersama-sama dengan Peneliti Balittra atas nama Balai Besar Litbang SUmber Daya Lahan (BBSDLP) yang diwakili oleh Prof. Dr. M. Noor, MS. melakukan verifikasi areal PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT. SMS) yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) pada bulan Januari lalu. TRGD Sumsel merupakan gabungan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sumatera Selatan, termasuk Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang dan Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang bersepakat untuk menyukseskan program restorasi gambut di Sumatera Selatan. Untuk maksud tersebut TRGD Sumsel mengundang lembaga dan instansi terkait dengan eksositem atau lahan gambut seperti BRG Pusat, USRI, BBSDLP melakukan dekstop dan kunjungan lapang ke PT. SMS atau KEK TAA yang menurut peta BRG terindikasi sebagai lahan gambut. 

 

Dalam rangka amanah pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2014 junc-to PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut telah dilakukan penentuan titik penaatan sebanyak 33 titik pada areal PT.SMS tersebut.  Pra survei identifikasi dan verifikasi dilakukan pada tanggal 9 Januari dan dilanjutkan survei ke 33 titik tersebut diatas pada tanggal 12 sampai 16 Januari 2018. Hasil verifikasi dan identifikasi yang dilakukan bersama-sama oleh Tim TRGD Sumsel menunjukkan tidak terdapat gambut tebal > 3m di daerah yang diindikasikan sebagai lahan gambut tebal (> 3m) dari peta arahan yang dikeluarkan BRG Pusat. Hasil survei menunjukkan terdapat dua titik penaatan yaitu TB 10.36 dan TL 7.1 yang nerupakan lahan gambut dangkal antara 70-80 cm, tetapi keduanya masuk dalam areal fungsi budidaya.

 

Dalam kesempatan berdiskusi dengan Tim baik di Sumatera Selatan maupun dalam kesempatan lain, banyak hal  terkait dengan pemahaman tentang gambut baik pengguna maupun penentu kebijakan yang masih perlu diperbaiki sehingga tidak mengundang kekisruhan yang dapat menimbulkan distorsi terhadap penggunaan gambut yang adil dan bijaksana. Keluhan para pengguna berubah-ubahnya kebijakan dan banyaknya peta arahan (seperti Peta PIPIB, KHG, SDLP) menimbulkan banyak kebingungan dan keraguan.(Prof (R). Dr. Ir. Muhammad Noor, MS, m_ noor_balittra@yahoo.co.id)