JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

FGD TATA RUANG “BATANG BANYU”

FGD TATA RUANG “BATANG BANYU”

Optimalisasi Pertanian di Lahan Sepanjang Sungai Barito  

 

 

 

FGD Tata Ruang Batang Banyu yang diselenggarakan pada Rabu, tanggal 16 Mei 2018 diinisisasi oleh Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUTR) Provinsi Kalimantan Selatan yang melibatkan semua SKPD Provinsi dan Kabupaten yang daerahnya masuk dalam Tata Ruang Batang Banyu antara lain Kota Banjarmasin, Kabupaten-kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Tabalong. Batang Banyu adalah istilah yang digunakan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan untuk badan atau daerah yang dilintasi sungai. Badan sungai sering disebut sebagai batang banyu.

 

FGD yang dilaksanakan merupakan FGD ke tiga, diselenggarakan di Aula Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kompleks Perkantoran Pemerintah provinsi Kalsel Banjarbaru dam dikhadiri sekitar 30-40 peserta dari berbagai instansi dan lembaga diantaranya dari Dinas PUTR, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Tata Ruang, dan LSM (WALHI), Balittra, Perguruan Tinggi. Balittra diwakili oleh Prof. Dr. M. Noor, MS.

 

Dalam uraiannya Prof. Syarifuddin Khadir dari Fakultas Pertanian ULM mengajukan penilaian secara konprehensif terkait dengan aspek lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan ketahanan dan keamanan masyarakat. Sementara Ir. Kartasirang dari Fakultas Kehutanan ULM mengemukakan analisis apakah ada dampak atau resiko atau tidak ada dengan adanya penerapan tata ruang yang telah disusun ?. Analisis menyangkut dampak terhadap isu pembangunan berkelanjutan meliputi aspek produksi dan konsumsi (pertanian); ketersediaan air bersih; pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; kemiskinan dan pendidikan. Penilaian tampaknya cukup rumit dan tidak cukup dengan hanya FGD atau pada tataran terori atau konsep, tetapi perlu pengujian atau penilaian di lapangan dalam bentuk survei atau wawancara kepada para pemangku kepentingan (stake holder) dan/atau masyarakat langsung. (Prof (R). Dr. Ir. Muhammad Noor, MS, m_ noor_balittra@yahoo.co.id)