JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Pembangunan Lahan Basah dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup

Pembangunan Lahan Basah dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup

 

 

Kuliah Umum merupakan media diseminasi bagi peneliti Badan Litbang Pertanian dihadapan para sivitas akademika (mahasiswa dan staf pengajar). Dalam kesempatan ini para mahasiswa Strata 2 pada Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkugan Hidup (PSDL) mengundang salah satu peneliti Balittra, Prof. Dr. M. Noor, MS. sebagai nara sumber pada kuliah umum diatas yang berjudul Pembangunan Lahan Basah dan Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada tanggal 12 Mei 2018 yang lalu.

 

Kuliah umum dikhadiri sekitar 30 peserta sebagian besar mahaiswa Strata S2 pada Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan (PSDL). Dalam  kuliah umum diatas muncul beberapa pertanyaan yang penting untuk dicatat yaitu tentang (1) Mengapa bisa terjadi perubahan atau penyempitan pada lahan gambut atau terkait peta moratorium/peta Indikatif (PIPIB) mengapa luasan moratorium antara PIPIB Revisi X atau sebelumnya dengan PIPIB Revisi XIII, ditanyakan Sdr Budi S, (2) Bagaimana pengembangan kelapa sawit di lahan basah yang memerlukan banyak pembuatan kanal-kanal?, ditanyakan Sdr Kukuh, dan (3) Apakah lahan gambut bisa berubah menjadi lahan bukan/non gambut ? juga ditanyakan dalam diskusi diatas.

 

Pertanyaan-pertanyaan tentang lahan atau tanah gambut memang menarik dan jawaban-jawaban tentu juga tidak selalu memuaskan. Hal ini barangkali karena boleh jadi akibat sudut pandang yang berbeda sehingga melahirkan jawaban yang beda. Oleh karena itu, diperlukan terlebih dahulu kesepahaman yang sama sehingga berrdasarkan kesepahaman yang sama, maka tujuan dan keinginan yang diharapkan dari sumber daya lahan gambut ini akan menentukan jawaban. Sebagaimana diketahui bahwa lahan gambut mempunyai dua fungsi yang dapat bertolak belakang, yaitu (1) fungsi lindung yang seyogyanya menjadai kawasan atau pengelolaaan untuk konervasi (conservation management area) dan (2) fungsi budidaya (development management area) yang seyogyanya merupakan wilayah yang harus dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi penduduk dan pemerintah setempat.

 

Mengingat bahwa pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat dan/atau korporasi sudah sejak lama, sementara peraturan-peraturan (regulasi) muncul kemudian akibat tuntutan lingkungan baik dari pemerintah sebagai penguasa daerah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk negara asing (NGO). LSM atau NGO sering menjadi corong politik dari negara donor yang memberikan bantuan/finansiel untuk operasional kegiatan lembaga tersebut. Permasalahan muncul karena pesan-pesan yang muncul dari peraturan (regulasi) tersebut berseberangan dengan yang ada di lapangan atau bertolak belakang dengan ketentuan/regulasi sebelumnya sehingga muncul kekisruhan. Menjawab pertanyaan diatas perlu diketahui bahwa dalam ketentuan Inpres 8/2015 yang mengatur moratorium pihak pemerintah daerah dapat mengajukan usulan pemutihan daerah yang masuk areal moratorium selama ada data-data baru pendukung. Maka jawaban atas pertanyaan (1)  pertama Oleh karena itu areal moratorium cenderung menyempit setiap masa berlakunya yaitu setiap 2 tahun untuk dievaluasi kembali; (2) pengembangan kelapa sawit di lahan basah, khususnya lahan gambut dibatasi ketentuan Permnetan No 16/2009, termasuk kerapatan dan dimensi saluran drainase.  (Prof (R). Dr. Ir. Muhammad Noor, MS, m_ noor_balittra@yahoo.co.id)