JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

MENUJU PERTANIAN KORPORASI LAHAN RAWA

MENUJU PERTANIAN KORPORASI LAHAN RAWA

 

 

Mendulang kesuksesan dengan bertitik tolak dari pembelajaran selama ini dan keragaan teknologi dan pertanaman pada Hari Pangan Sedunia (HPS) VIII Tahun 2018 dan Pekan Pertanian Rawa Nasional (PPRN) II Tahun 2018 beberapa waktu lalu, menjadikan salah satu alternatif potensial untuk meningkatkan produksi pangan dengan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi (KPBK) pada lahan rawa.

 

 

Indonesia memiliki lahan rawa seluas 34,1 juta ha, sekitar 19,1 juta ha di antaranya dinyatakan sesuai untuk pertanian, namun baru sekitar 11,6 juta ha yang sudah dimanfaatkan, sisanya 7,5 juta ha merupakan potensial tersedia untuk pengembangan pertanian ke depan. Pengembangan lahan rawa akan dilakukan secara bertahap, dan pada tahun 2019 direncanakan akan dikembangkan untuk 500.000 ha, yaitu di Kalimantan Selatan seluas 200.000 ha, Sumatera Selatan 250.000 ha, dan Lampung 50 hektar. Demfarm seluas 500 ha, masing-masing di Kalimantan Selatan seluas 200 ha, Sumatera Selatan seluas 200 ha, dan Lampung seluas 100 ha. Oleh karena itulah untuk mempersiapkan pengembangan pertanian korporasi lahan rawa, maka diadakan workshop terlebih dahulu sebagai langkah awal.

Workshop Pengembangan Pertanian Korporasi Lahan Rawa dengan mengambl tema  “Lahan Rawa Solusi Pangan Nasional” telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2018 di Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara dibuka oleh Kepala Badan Litbang Pertanian yang diwakili oleh Kepada Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Peserta sekitar 100 orang dari beberapa instansi, yaitu DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kemenko Perekonomian, Bappeda (Provinsi dan Kabupaten), Dinas Pertanian (Provinsi dan Kabupaten), Perguruan Tinggi, dan praktisi pertanian lainnya.

 

 

Adapun hal-hal penting yang dihasilkan dalam workshop tersebut diantaranya adalah :

a.    Sesuai dengan Undang-Undang Pangan  No 18 tahun 2012 bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan.

b.    Diperlukan kebijakan pembangunan pertanian yang bersifat multi dimensi.

c.    Pengembangan KPBK pada lahan rawa dapat dilakukan dengan pendekatan utama, yaitu (a) perbaikan sistem produksi berikut 3 sub sistem agribisnis lainnya,  (b) penguatan sistem kelembagaan, dan (c) membangun kelembagaan korporasi petani. Kegiatan ini akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu inti seluas 500 ha sebagai show window inovasi teknologi pertanian dan 500.000 ha untuk plasma.

d.    Denfarm berfungsi sebagai (1) show window inovasi teknologi, (2) peragaan model pengelolaan lahan rawa secara komprehensif,  (3) penyedia logistik inovasi teknologi terutama benih dan (4) pusat diseminasi, informasi, pelatihan, dan bimbingan teknologi. Sedangkan plasma adalah kawasan pertanian skala luas yang menerapkan pertanian berbasis korporasi dengan dukungan inovasi teknologi dan kelembagaan.

e.    Kunci utama keberhasilan pembangunan pertanian di lahan rawa berbasis korporasi terletak pada kemampuan mengelola air. Untuk itu perlu inventarisasi dan karakterisasi jaringan tata air eksisting untuk menentukan langkah operasional, apakah menggunakan optimalisasi atau revitalisasi jaringan.

f.     Penerapan mekanisasi pertanian pra dan pascapanen secara utuh dan lengkap.

g.    Pengembangan lahan rawa secara intensif, super dan aktual (Raisa) merupakan paket teknologi budidaya padi di lahan rawa.

h.    Keberlanjutan sistem usahatani sayuran di lahan rawa berbasis korporasi harus memperhatikan 4 (empat) prinsip dasar yakni possible, profit, people, dan planet.

i.      Budidaya itik dan ikan di lahan rawa perlu memperhatikan benih/bibit dengan produktivitas baik, kualitas pakan yang berasal dari sumberdaya lokal dengan kandungan nutrisi baik dan tersedia secara kontinuitas, serta kualitas air terutama pH, kandungan sulfat dan Cu yang rendah.

j.     Organisasi petani (kelembagaan petani) sebagai komponen penting dalam pembangunan pertanian lahan rawa pun perlu dirubah dan dikembangkan menjadi berbentuk korporasi dalam suatu platform bisnis yang berorientasi mencari keuntungan.

k.    Titik ungkit penguatan kelembagaan dan pengembangan korporasi KPBK pada lahan rawa adalah perbaikan sistem penyuluhan dan pembinaan penyuluh yang dilakukan secara  berkesinambungan. Pengembangan budaya korporasi, terutama korporasi kemitraan harus bertitik tolak dari kesepahaman dan kesepakatan para petani dan mitra. Selain aspek teknis, kunci sukses  program pengembangan KPBK pada lahan rawa adalah sistem organisasi dan koordinasi antara K/L terkait antara Pusat dan Daerah serta pelaku pertanian lainnya, baik dalam pelaksanaan program, maupun dalam proses transfer tanggungjawab koordinasi dan pembinaan menuju KPBK yang mandiri.

 

Memang tidak semudah membalikkan tangan, pengembangan pertanian korporasi lahan rawa ini adalah tantangan bersama. Kesiapan semua komponen baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, insan pertanian lainnya harus mau dan mampu berpikiran maju demi kesejahteraan yang lebih baik lagi kedepannya, serta menuju kemandirian pangan. Rawa pasti bisa.(Vika Mayasari, STvikamaya.balittra@gmail.com).