JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Sepakat untuk Meningkatkan Pengembangan Kelapa Sawit untuk Energi

  

 MENYIMAK DEBAT CALON PRESIDEN 2019

Sepakat untuk Meningkatkan Pengembangan Kelapa Sawit untuk Energi

 

 

Demam terhadap kelapa sawit sudah lama dirasakan. Munculnya dua kubu dalam pengembangan kelapa sawit antara yang setuju dan kontra atau tidak setuju, terutama terkait dengan isu lingkungan hidup. Moratorium terhadap pengembangan kelapa sawit telah ditetapkan oleh pemerintah yang diawali dengan berbagai ketentuan-ketentuan untuk mengerem pengembangan kelapa sawit yang terkesan bermuatan persaingan bisnis antara minyak sawit dengan minyak kedelai, bunga matahari dan jagung di psaran dunia. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 2009 meningkat drastis. Dari luas 7,2 juta hektar dengan produksi 19,7 juta ton minyak sawit tahun 2009 meningkat mencapai hampir dua kali lipat pada tahun 2018 dengan luas 14,3 juta hektar dengan produksi 37,8 juta ton minyak sawit (Kompas.com, 26 Februari 2018). Rata-rata produktivitasdari dari produksi yang dicapai diatas sekitar 3,6 juta ton/ha, angka ini masih dibawah karena potensi yang dapat dicapai 25-30 ton TBS/ha dengan teknik budidaya dan varietas yang berpotensi tinggi sehingga masih dapat didorong untuk peningkatan produktivitas. Kedudukan Indonesia sekarang menguasai sekitar 43% dan bersama dengan Malaysia mengusai 86% dari pangsa pasar minyak sawit (CPO) dunia.

 

 

 

Kritikan yang sering dimunculkan adalah pemanfaatan lahan gambut untuk pengembangan kelapa sawit sehingga menjadi sasaran kecaman berbagai kaum konservatif. Di Indonesia lahan gambut yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit ditaksir mencapai 1,5-2,0 juta hektar atau sekitar 20% perkebunan sawit berada di lahan gambut. Lahan gambut memang lahan yang sangat rapuh karena sifat inherence lahan gambut yang kurang menguntungkan antara lain mudah kering dan terbakar. Barangkali bercermin dari keadaan di atas, maka pengembangan lahan gambut banyak mendapatkan sorotan, dan atas dorongan pihak-pihak tertentu pemerintah mengeluarkan beberapa ketetapan antara lain Keppres 82/1995, tentang pemberhentian Proyek PLG pada tahun 1999; kemudian muncul Inpres No 2/2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah tetapi tidak jalan; terbit Permentan No. 16/2009 tentang Pembatasan Penggunaan Lahan Gambut untuk kelapa sawit hanya untuk kedalaman gambut < 3 m, Inpres No 8/2015 dilanjutkan dengan Inpres No 6/2017 tentang Moratorium Penggunaan Lahan Gambut; terakhir PP 71/2014 yang kemudian direvisi menjadi PP 57/2016 tentang Tata Kelola Lahan Gambut dengan ketentuan muka air -50 cm dari permukaan tanah. Ketetapan-ketetapan diatas masih mendapatkan perdebatan baik dikalangan pengusaha maupun akademisi.

 

 

 

Dalam Debat Capres yang disirakan melalui televisi pada tanggal 17 Februari lalu kedua calon presiden sepakat untuk meningkatkan pengembangan dan peran perkebunan kelapa sawit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat dan penggunaannya sebagai biofuel untuk pengganti bahan bakar minyak yang sudah semakin menipis. Bahkan dalam debat kedua calon presiden tersebut sepakat untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit sebagai biofuel dari sekitar 20% sekarang menjadi 80 atau 100%. Pengembangan kelapa sawit terbukti sangat berdampak terhadap perkeonomian daerah dan juga nasional sebagaimana diungkapkan oleh dua tokoh perkelapa-sawitan dalam bukunya masing-masing Think Palm Oil with A Cup of Coffee oleh Ir. Gamal Nasir, MS terbit tahun 2015 dan Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit oleh Dr. Tungkot Sipayung, terbit tahun 2012.(Prof (R). Dr. Ir. Muhammad Noor, MSm_ noor_balittra@yahoo.co.id)