JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Diskusi Panel Nasional: Rawa untuk Pangan

BALITTRA sebagai UPT Badan Litbang Pertanian diminta hadir dalam Diskusi Panel Nasional  yang bertemakan Rawa untuk Pangan pada tanggal 24 Juni 2010 di Jakarta. Diskusi  diselenggarakan oleh HIMPUNAN MASYARAKAT PEDULI RAWA (HIMALIRA) bekerja sama dengan DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, Kementerian Pekerjaan Umum.   Berikut adalah laporan hasil pandangan mata  dari  Dr. Ir Muhammad Noor, MS. yang telah ditugaskan untuk berpartisipasi dalam Diskusi Panel tersebut.  Dalam Diskusi Panel Nasional telah disajikan tentang garis-garis kebijakan dari masing-masing  Direktorat  Jenderal tentang rawa antara lain Ditjen SDA dari Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen PLA dari Kementerian pertanian, Ditjen Perikanan Budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Diputi Bidang Peningkatan Kosnervasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan,  Kementerian Lingkungan Hidup. Terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan rawa juga disampaikan tentang  pengembangan rawa untuk perkebunan padi ( food  estate) yang disampaikan PT. Murdaya Group, inovasi pengembangan rawa ke depan dari Pusat Studi Sumber Daya lahan UGM,  pengelolaan rawa berwawasan lingkungan disampaikan oleh Wetland Internasional, antisipasi pengembangan rawa dalam rangka perubahan iklim oleh  ITB, upaya revitalisasi daerah reklamasi rawa dalam hubungannya dengan perubahan iklim oleh Euroconsult.  Dalam  diskusi tersebut hadir sekitar 100 peserta yang terdiri dari berbagai institusi pejabat pemerintah, swasta, lembaga peneliti, perguruan tinggi UGM, ITB, UNLAM, konsultan, dan NGO (Lembaga Swadaya masyarakat).

Rawa dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi perhatian besar, tidak saja bagi para pakar rawa sendiri juga para ahli berbagai bidang.  Kerusakan hutan/lahan rawa dan gambut serta ancaman dampak perubahan iklim akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi tema pokok tentang revitaslisasi dan rehabilitasi rawa.  Rawa sebagai lumbung pangan – sebagaimana sejarah awal pembukaan dan pengembangannya untuk tujuan mendukung ketersediaan pangan setelah pecahnya Perang Dunia II - sekarang masih relevan mendudukan rawa dari luas yang telah dibuka sekitar 3,9 juta hektar  untuk  lebih berperan dalam memperkuat ketahanan pangan pada era milineum II ini, sekalipun  ditengah kuatnya isu lingkungan merupakan tantangan.

Pertemuan sehari di atas menyajikan sembilan nara sumber dengan berbagai aspek tinjauan, termasuk kebijakan dari berbagai kementerian tentang rawa. Dari penyajian nara sumber dan diskusi yang berlangsung telah disimpulkan dan dirumuskan bahwa :

  1. Pembelajaran dari masa lalu menunjukkan bahwa (i) pengelolaan rawa memerlukan integrasi  lintas kementerian antara lain pekerjaan umum, transmigrasi,  pertanian/perkebunan,  kehutanan dan lingkungan hidup, (ii) pengelolaan rawa memerlukan keahlian dan keterampilan secara berkesinambungan  dan diusahakan secara terus menerus,  (iii) pengelolaan rawa memerlukan pemantauan terus menerus dan adaptif artinya menyesuaikan dengan perubahan dinamika lahan dan lingkungannya, (iv) pengelolaan rawa perlu meng-apresiasi kearfan lokal
  2. Untuk meningkatkan kinerja pengembangan rawa, perlu dilakukan revitalisasi , rehabilitasi dan reevaluasi  baik aspek teknis  maupun non teknis, antara lain  peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan ekternal pendukung. Pendekatan teknis  memerlukan perencanaan dengan langkah awal zonasi pengembangan makro berbasis pada landscape dan hidrologi wilayah (DAS) dan zonasi pengembangan mikro berdasarkan pada tipe luapan, tipologi lahan dan kapasitas daya dukung air.
  3. Perubahan iklim dalam bentuk kenaikan permukaan air laut, kenaikan intensitas hujan pada musim hujan dan atau kekeringan yang sangat kuat pada musim kemarau dapat berpengaruh terhadap status rawa. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sesuai komitmen pemerintah penurunan  emisi GRK 26%  memerlukan perencanaan kembali yang didasarkan pada daya dukung lahan dan dampak resiko lingkungan. Langkah yang diperlukan antara lain teknis pengaturan muka air,  peningkatan daerah retensi/resapan dan perbaikan sistem pengelolaan air.
  4. Seiring dengan kebijakan pendayagunaan rawa diperlukan ketersediaan data yang akurat dan dapat diakses oleh para stakeholder. Kebijakan untuk existing schema perlu dilakukan optimalisasi jaringan reklamasi melalui rehabilitasi dan peningkatan operasi dan pemeliharaan (OP). Sedang untuk pengembangan sckema baru untuk mendukung program food estate perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati seperti dalam konteks pengembangan lahan di Merauke
  5. Peran lahan rawa sangat strategis yang perlu didasarkan pada kepentingan   (1) untuk kawasan konservasi dan   restorasi,dan (2) kawasan pengembangan budidaya pertanian/perkebunan, (3) kawasan penyangga untuk pengembangan terbatas.
  6. Komitment dari pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan rawa perlu diperkuat dengan pemantapan organisasi dan peningkatan jumlah dan kualitas SDM yang berkecimpung dalam pengelolaan rawa dengan penugasan belajar dan pelatihan-pelatihan. Mengingat semakin berkurangnya ahli berpengalaman tentang rawa karena sudah lanjut usia dan meninggal, sehingga pengetahuan rawa memudar, bahkan mulai menghilang. Jika lebih dikaitkan lagi dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim  global, maka usaha untuk memperkuat keahlian rawa sangat diperlukan.

Dalam diskusi juga mengemuka pandangan bahwa selama ini rawa hanya terkait dengan bidang pertanian, ke depan rawa juga mempunyai potensi untuk perikanan dan bahkan garam yang selama ini Indonesia masih mengimpor dari luar. Singkat kata, rawa masih menyimpan banyak misteri, oleh karena itu penelitian tentang rawa terbuka luas dan perlu lebih ditingkatkan.