JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Menginisiasi Terbentuknya Agro Industri

FGD ke-3 PENYUSUNAN  RTR KSP RAWA BATANG BANYU

Menginisiasi Terbentuknya Agro Industri

 

 

 

Pembahasan dalam rangka penyusunan RTR (Rencana Tata Ruang) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Rawa Batang Banyu dimualai sejak tahun 2017, kemudian dimulai  penjabarannya dalam FGD ke-1 pada tanggal 11 April 2019, FGD ke-2 tanggal 16 Mei 2019, dan FGD ke-3 tanggal 18 Juni 2019 yang dilaksanakan secara berturut-turut di Hotel G’Sign Banjarmasin. Balittra sebagai UPT Litbang yang ada didaerah, seelain BPTP Kalimantan Selatan selalu diundang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di atas sejak awal. Pada FGD pertama dan ke tiga diwakili Prof Dr. M. Noor, MS, sedang FGD ke 2 diwakili Oleh  Dr. Mawardi, SP. MSc.

FGD ke-3, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 kemarin difokuskan pada rencana pengembangan kawasan agro industri dalam KSP Rawa Batang Banyu disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang oleh Ir. Samsi; Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh Ir. Zainal Hilmi; Fakultas Pertanian ULM diwakili oleh Dr. Ahmad Kurnain; dan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan oleh kepala Dinas, Ir. Hasan Khadir dalam Konsultasi Publik diatas sekitar 50 peserta yang terdiri antara lain Staf Dinas PUPR Kabupaten/Provinsi: Bappeda Provinsi dan Kabupaten,  Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten yang wilayahnya masuk dalam KSP Batang Banyu, Camat yang wilayahnya masuk dalam KSP, lembaga dan instansi terkait antara lain Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) dari bidang studi Georgafi dan Pemetaan, dan undangan lainnya.

Dalam rapat diatas pemerasaran dari Dinas PU dan Tata Ruang menhemukakan beberapa al terkait dengan penataan ruang antara kawsan inti dan kawasan penyangga tentang kondisi lapangan (eksisting) meliputi potensi, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembagian kawasan dan perencanaan pendiriaan pusat-pusat agro industri antara lain yang terpilih berada di Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara sebagai pusat/inti. Permasalahan yang cukuppelik adalah sebagian lahan yang masuk dalam kawasan inti sudah ditempati areal HGU (Hak Guna Usaha) oleh perkebunan swasta sehingga perlu dikeluarkan dalam kawasan KSP Rawa Batang Banyu. Namun diusulkan bahwa dalam pengelolaannya tetap diperhatikan karena kawasan rawa merupakan satu kesatuan hidrologi sehingga perlu kesatuan pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu (integrated). Direncanakan akan ada pertemuan kembali sebelum hasil RTR KSP Rawa Batang Banyu Provinsi ini disampaikan kepada Badan Legeslatif (DPR) Provinsi Kalsel untuk dibahas dan disetujui sehingga menjadi ketetapan atau peraturan pemerintah daerah (Perda)(Prof (R). Dr. Ir. Muhammad N oor, MSm_ noor_balittra@yahoo.co.id)